agus sukarno putra
Cilacap - Rupbasan Kelas II Cilacap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan OPINI Kebijakan "Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di Lapas", Rabu (08/03).
Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting oleh Kepala Rupbasan Cilacap, Helmi Najih dan Staf, Kegiatan yang diselenggarakan m di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkuham Jateng ini diikuti oleh sekitar 800 partisipan, mulai dari intern Kemenkumham hingga masyarakat luas.
Dalam kegiatan webinar ini terdapat 3 (tiga) orang narasumber, yaitu Chintia Octenta (Analis Kebijakan Pertama Balitbangkumham), Gones Saptowati (Ketua Ikatan Psikolog Klinis Jawa Tengah), Rodiyah (Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang).
Dalam laporannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mengetahui isu-isu aktual yang relevan yang kita diskusikan bersama.
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Balitbangkumham, Iwan Kurniawan yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Balitbangkumham melakukan analisis berdasarkan bukti dan data yang ada.
Pelayanan Kesehatan mental bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan sangat penting karena Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan yang layak, mencakup kesehatan jiwa, merupakan hak asasi yang tidak dapat dilepaskan dari individu manapun, termasuk WBP.
Hak tersebut wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh seluruh pemangku kepentingan dan mengacu kepada Pasal 25 Ayat (1) Universal Declaration of Human Rights setiap orang berhak dalam mendapatkan standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dan juga keluarga.
#KumhamSemakinPASTI
#KanwilKemenkumhamJateng
#Ayuspahruddin
#RupbasanCilacapLugasMencerdaskan
Rifki Maulana 
yoan tanamal 
Rizal Afif Kurniawan. 
WARTAWAN.CO.ID